Reformasi Sri Mulyani di Kemenkeu Bohong, Palsu dan Gagal, Utang RI dari Bank Dunia-IMF Dikorup

http://rimanews.com/read/20110215/16715/reformasi-sri-mulyani-di-kemenkeu-bohong-palsu-dan-gagal-utang-ri-dari-bank
Reformasi Sri Mulyani di Kemenkeu Bohong, Palsu dan Gagal, Utang RI dari
Bank Dunia-IMF Dikorup
Selasa, 15 Feb 2011 07:58 WIB
JAKARTA,RIMANEWS
-Reformasi birokrasi yang dimulai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak
berhasil. Sebaliknya, reformasi tersebut diduga penuh dengan proyek-proyek
fiktif yang didanai oleh utang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia yang
berujung pada kegagalan modernisasi sistem perpajakan.
Akibatnya, pihak asing dapat menguasai dan mengakses semua sistem pendataan
per­pajakan di seluruh Indo­nesia.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Bawasir mengungkapkan hal
tersebut ketika ditemui SH, Minggu (13/2), di Jakarta. “Proyek Pin­tar (Project
for Indonesian Tax Reform) senilai US$ 145 juta itu nggak ada apa-apanya. Di
Ditjen (Direktorat Jenderal) Anggaran ada proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan Na­sional)
de­ngan pinjaman ratusan juta dolar. Itu juga sama, semua fiktif dan dikorup,”
katanya
Menurutnya, dagangan Bank Dunia berbentuk utang sangat laku di Indonesia.
Dengan demikian, lembaga itu bisa terus eksis membiayai karyawannya yang ada di
Indonesia.
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mul­yani merupakan pihak yang paling
antusias menjalankan proyek-proyek Bank Dunia maupun IMF tersebut. “Pa­dahal,
semua konsultan orang asing. Yang ngerjain proyek juga orang Bank Dunia. Ha­silnya
bohong semua. Jadi kita dipaksa menerima proyek seperti ini,” paparnya.
Hasil dari utang tersebut bisa dilihat dari target penerimaan pajak tidak
meningkat dan malah gagal semua. “Tax ratio turun, petugas pajak memeriksa
masih seperti zaman baheula, masih minta data pada wajib pajak, tak punya data
sendiri dan tidak online. Contohnya ada pembayaran fiktif seperti yang di
Surabaya Rp 350-an miliar sudah berlangsung 5 tahun, tapi sistem tidak bisa
dideteksi. Ketahuannya karena wajib pajak yang lapor,” paparnya.
Secara terpisah, ada peresmian SMI-Keadilan serta Rumah Integritas oleh kubu
Sri. Ini  diklaim mereka merupakan sebagai satu langkah dalam menata
integritas di negara ini juga sebagai salah satu dukungan terhadap Sri Mulyani menjadi
tokoh potensial Calon Presiden (Capres) pada pemilu 2014 nanti.
“Iya, bahwa SMI sebagai penyokong Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjadi tokoh
potensial Capres nanti,” jelas Arbi Sanit, salah satu penggagas lahirnya
Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-Keadilan), Senin
(14/2).Salah satu penggagas organisasi Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI)
Keadilan, Arbi Sanit mengatakan, jika Sri Mulyani Indrawati mencalonkan diri
dalam Pemilu Pilpres 2014, maka selain mendapat dukungan dari publik, ia harus
membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan tidak sehat yang melekat
padanya. Salah satunya mengenai keterlibatannya dalam kasus Century.
"Saya kira yang paling diperlukan Ibu Sri Mulyani adalah membersihkan
tuduhan-tuduhan tidak sehat, tuduhan-tuduhan palsu pada dirinya, ya seperti
pada kasus Century itu," ujar Arbi di Rumah Integritas, Senin
(14/02/2011).
Namun, tambah Arbi, pihaknya memiliki sejumlah target, salah satunya
membersihkan tuduhan keterlibatan Sri Mulyani dalam kasus Bank Century.
“SMI juga menilai bahwa negara ini  di era SBY sudah berada dalam tahap
kekacauan institusi, krisis penegakan hukum dan penurunan mutu politisi yang
semakin terasa. Kepemimpinan dan etika publik tidak tampil menjadi penuntun
kehidupan bernegara, yang tampak justru arogansi politik elit yang terus
mengeksploitasi opini publik dengan kekuasaan uang dan media,” demikian dikutip
dari rilis yang diberikan ke pers. Namun  para analis melihat justru 
SMI  yang termasuk pelaku utama kekacauan  reformasi pajak di kemenkeu
dengan proyek IT yang gagal.
Satu-satunya
Tragisnya, saat ini semua pihak asing memiliki akses pada pendataan di Indonesia
khususnya di bidang data perpajakan. Indonesia merupakan satu-satunya
negara di dunia yang wajib pajaknya bisa diakses oleh asing. Orang-orang asing
tersebut kini tersebar di semua departemen dan me­nguasasi sistem di dalamnya,
khususnya di Badan Peren­canaan Pembangunan Nasio­nal (Bappenas) dan Kemenkeu.
Oleh karena itu, ia berharap pemeriksaan mafia pajak juga dapat membongkar
berbagai proyek fiktif dan korup, dimulai dari berbagai proyek yang dijalani
semenjak Sri Mulyani menjadi Menkeu. “Orang-orang di Kemenkeu mengatakan bah­wa
proyek-proyek itu adalah upeti Sri Mulyani pada Bank Dunia karena mengangkatnya
menjadi menteri terbaik dalam kabinet SBY beberapa waktu lalu. Hasilnya seperti
yang sudah disampaikan oleh Gayus Tambunan,” paparnya.
Sementara itu, Juru Bicara Asosiasi Ekonomi Politik Indo­nesia Dani Setiawan
me­nga­takan, sistem Teknologi informasi Ditjen Pajak telah di­ken­dalikan
asing, sehingga mem­buat rahasia-rahasia data perpajakan berada di tangan
asing. “Reformasi birokrasi Ditjen Pajak merupakan inisiatif Bank Dunia yang
dipimpin mantan Menkeu. Program ini menggunakan TI atau sistem komputer yang
didesain Bank Dunia untuk mengendalikan pemerintah Indonesia,” ka­tanya. Bank Dunia
telah memberi utang se­kitar US$ 130 juta kepada Ditjen pajak untuk
memodernisasi TI. (SH/SIgit)